Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol


ANTONIUS PURWANTO
Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi dua partai politik yang pekan-pekan terakhir ini menjadi sorotan publik. Kasus korupsi yang membelit sejumlah kader kedua partai tersebut ditengarai akan menurunkan elektabilitas parpol pada Pemilu 2014. Seperti apakah sebenarnya persepsi pemilih kedua parpol saat ini?

Tiga tahun terakhir, partai politik menjadi lembaga paling kerap mendapat penilaian paling negatif dari publik. Selain soal kinerja yang dianggap belum mewakili aspirasi konstituen, maraknya kasus korupsi dan moral yang melibatkan para politisi membuat citra parpol sulit membaik di mata publik.
Tiga perempat responden jajak pendapat ini menyatakan mengikuti pemberitaan kasus suap impor daging sapi yang diduga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dijemputnya Luthfi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu makin mempertegas persepsi publik, parpol melakukan praktik korupsi. Sebanyak 82 persen responden kecewa atas indikasi keterlibatan elite PKS. Citra sebagai partai Islam yang bersih sejak kelahirannya tahun 1999 (Partai Keadilan) ibarat ”runtuh” dalam sekejap.

Meskipun menjadi pukulan telak, temuan jajak pendapat menggambarkan penyikapan publik konstituen PKS yang tak sedramatis perkiraan, konstituen serta-merta meninggalkan PKS. Dilihat dari perbandingan proporsi responden yang mengaku memilih PKS di Pemilu 2009 lalu, dengan rencana mereka dalam Pemilu 2014 mendatang, tampak terpaan kasus korupsi kali ini membuat konstituen PKS ”mengambil jarak”. Seperempat bagian responden pemilih PKS mengaku pikir-pikir terkait rencana pilihan parpol pada Pemilu 2014. Separuh bagian responden menyatakan akan tetap memilih PKS, dan hanya 10 persen bagian responden yang tegas menyatakan akan pindah pilihan parpol.

Alasan utama responden pemilih PKS tetap memilih PKS adalah PKS dinilai ”relatif bersih”. Alasan PKS dinilai relatif bersih jauh lebih tinggi daripada unsur kesamaan ideologi, program parpol, ataupun soal kepemimpinan tokoh. Hal ini juga berarti publik masih akan menunggu proses pengusutan dan akhir dari penuntasan kasus korupsi yang melibatkan kader PKS oleh KPK.

Upaya melepaskan ikatan kader yang korup dengan lembaga partai memang sudah sejak dini dilakukan PKS. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menggarisbawahi, kasus yang menimpa Luthfi adalah urusan pribadi, bukan partai.

Perolehan suara PKS di Pemilu 2004 dan 2009 yang bertahan di kisaran 8,2 juta suara (7,4 persen dan 7,8 persen) sebenarnya mengindikasikan beratnya pertarungan memperebutkan suara. Meski paling ”moncer” dibanding perolehan suara partai Islam lain, suara PKS kini diperkirakan bakal merosot. Hasil survei tatap muka Kompas pada Desember 2012 menunjukkan, elektabilitas PKS hanya 3,3 persen. Angka itu sebelum mencuatnya kasus Luthfi.

Elektabilitas Demokrat

Setali tiga uang dengan PKS, Partai Demokrat yang mengusung slogan ”Katakan Tidak pada Korupsi” dua tahun terakhir ini menjadi sorotan publik. Citra Demokrat sebagai parpol yang bertekad memerangi korupsi rontok seiring ditetapkannya sejumlah petinggi partai sebagai tersangka korupsi. Sebanyak 87 persen responden mengaku kecewa dengan keterlibatan sejumlah elite Demokrat.
Selain memerosotkan citra partai, kasus korupsi yang melibatkan elite Demokrat sudah ditengarai sejumlah survei akan memengaruhi elektabilitas. Berdasarkan survei tatap muka Kompas Desember 2012 lalu, jika pemilu dilakukan saat itu, Demokrat hanya diminati sekitar 11 persen responden. Sementara dari hasil jajak pendapat Kompas minggu lalu, Partai Demokrat hanya diminati 5,67 persen responden perkotaan. Kedua gambaran proporsi tersebut menunjukkan kemerosotan drastis dari puncak perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2009 sebesar 20,8 persen. Wajar jika mayoritas responden memandang kecil peluang Demokrat memenangi Pemilu 2014.

Dalam jajak pendapat ini, tingkat perpindahan suara pemilih Demokrat tampak lebih besar daripada pola yang terjadi pada PKS. Hampir 18 persen responden pemilih Demokrat menegaskan akan memilih partai lain. Hanya sekitar 12 persen yang menyatakan tetap memilih Demokrat. Sementara proporsi responden yang menyatakan pikir-pikir sebanyak 37 persen.
Setidaknya terlacak dua pola migrasi pemilih Demokrat. Pertama, mereka yang mengalihkan dukungannya kepada parpol lain. Tak kurang dari 16 persen responden yang meninggalkan Demokrat akan mengalihkan pilihan ke Partai Golkar, kemudian Gerindra, dan baru paling akhir ke PDI-P. Kedua, sekitar 33 persen responden lain belum menyatakan pilihan parpol.
Rencana perpindahan pilihan parpol yang dinyatakan publik juga mengindikasikan, pemilih Demokrat lebih condong menjadi pemilih Golkar atau Gerindra ketimbang PDI-P. Hal ini bisa dipahami karena posisi Demokrat dan PDI-P yang secara garis politik praktis dan unsur ketokohan berseberangan meski sama-sama berasas nasionalis. Juga sangat sedikit rencana perpindahan pemilih Demokrat ke parpol berasas Islam.

Dari sisi kemampuan ”retensi” parpol atas konstituen terlihat Demokrat memiliki aspek yang lebih beragam ketimbang PKS. Di mata pemilih Demokrat yang tetap akan memilih partai ini, unsur yang paling menarik dari Demokrat adalah faktor Susilo Bambang Yudhoyono dan unsur program partai. Selain itu, cukup besar pula proporsi responden pemilih Demokrat yang menilai partai-partai yang ada saat ini belum menarik.
Dalam kasus Demokrat, keterpurukan partai terlihat cukup kompleks dan berlangsung di saat bersamaan. Satu sisi, mereka yang mengaku meninggalkan Demokrat sebagian besar menganggap kinerja partai sangat tidak memuaskan. Di sisi lain, yang menjadi pertimbangan utama responden meninggalkan Demokrat justru meredupnya sumber kekuatan utama partai, yaitu eksistensi aktor Demokrat, baik pendiri maupun jajaran pengurus partai.

Kedigdayaan Demokrat tampaknya mulai runtuh sejak kasus wisma atlet yang menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin diberitakan intens media massa. Kemudian berturut-turut Angelina Sondakh dan Andi Mallarangeng. Meski saat ini sejumlah pihak berpolemik terkait dugaan keterkaitan Anas Urbaningrum di kasus Hambalang, persepsi responden terhadap Demokrat tampaknya lebih terkait ke keberadaan sosok SBY. Ini berarti, seandainya pengusutan kasus menyentuh Anas sekalipun, kemerosotan Demokrat tampaknya tetap sulit dihindari.

Pemilih menimbang

Apalagi, jika ditelisik lebih jauh, hampir semua parpol saat ini memiliki kader yang terbelit kasus korupsi. Pada akhir tahun 2012, Sekretaris Kabinet Dipo Alam merilis data koruptor dari kalangan kader partai periode 2004-2009 dan periode 2009 sampai sekarang. Ada 176 pejabat yang korupsi, 64 berasal dari Golkar, 32 orang dari PDI-P, 20 orang dari Demokrat, dan sisanya dari partai lain.
Melihat kondisi ini, publik pemilih akan menyeleksi dan menimbang partai. Tak terhindarkan kemungkinan meningkatnya jumlah golongan putih. Arus ”politik aliran” dan pemilih ideologis yang pernah marak di era 1980/1990-an mungkin juga akan tersapu arus pragmatisme. Apa boleh buat, pemilih kini dihadapkan pada memilih ”yang buruk dari yang terburuk”. (Toto Suryaningtyas/LITBANG KOMPAS)

Share on Google Plus

About PeKaeS Makassar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar