PKS Tolak Penanganan Sengketa Pilkada Dilepas dari MK



JAKARTA - Wacana agar sengketa Pilkada tak lagi ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat respon beragam dari berbagai kalangan.

Menurut Politisi PKS, Nasir Djamil, penanganan sengketa Pilkada tak bisa dilepaskan dari MK. Kata dia, peristiwa runtuhnya wibawa MK karena ulah mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan perusakan ruang sidang tak bisa dijadikan alasan.

"Karena pilkada itu rezim pemilu, maka sengketa pilkada haruslah ditangani oleh MK. Bahwa ada distrust terhadap MK akibat peristiwa yang menimpa Akil Mochtar, maka tentu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengalihkan sengketa itu dari MK," jelas Nasir kepada Okezone, Minggu (18/11/2013).

Hingga saat ini kata dia, belum ada lembaga yang layak untuk mengambil alih kasus sengketa Pilkada dari MK. "Belum ada. MK kita perkuat," tegas Anggota Komisi III DPR itu.

Dia menilai ada pihak yang menunggangi atas peristiwa perusakan ruang sidang MK oleh sekelompok orang akibat tak terima atas putusan Pilkada Maluku, sehingga mewacanakan agar MK tak lagi menangani sengketa Pilkada.

"Ini sepertinya ada skenario besar untuk menghancurkan MK dengan memanfaat kasus Akil Mochtar. Bisa kita pahami kekecewaan itu tapi jangan kita menghancurkan bangunan demokrasi seperti MK," pungkasnya.




(Sumber : okezone.com)
Share on Google Plus

About PeKaeS Makassar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar