PKS Makassar Tolak Pemilihan Dikembalikan ke DPRD

Makassar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar ikut kebijakan DPP PKS yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan ke dewan. Penolakan PKS Makassar tersebut diungkapkan Sekretaris PKS Makassar, Mudzakkir Ali Djamil, Rabu (18/12/2013).

Keputusan DPR RI untuk menunda penetapan soal RUU tersebut, kata Mudzakkir, sudah tepat. Pasalnya, kata anggota DPRD Makassar ini, pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD sebagai langkah mundurnya demokrasi di Indonesia.

“PKS menolak kalau pemilihan kepala daerah
dikembalikan ke dewan. Tidak ada yang bisa
menjamin kualitas pilkada akan lebih baik jika
dikembalikan ke dewan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan keamanan sudah pasti lebih terjamin jika dilakukan di dewan, namun hal itu tak boleh menjadi alasan merampas hak rakyat menentukan pemimpin sendiri.

“Soal dana calon, tidak ada juga yang bisa menjamin kalau pengeluaran kandidat akan lebih sedikit ketika pemilihan dilakukan di dewan,” terangnya.

Politik uang juga akan tetap berpeluang besar dilakukan saat dikembalikan ke dewan. Hal berbeda diungkapkan legislator PDK DPRD Makassar Hasanuddin Leo. Ia lebih memilih pemilihan dikembalikan ke dewan.

“Tentu memang akan lebih efektif dikembalikan ke dewan. Selain faktor
keamanan, biaya pemilu juga akan tertekan,”
jelasnya. Namun demikian, kata Leo, jika nantinya pemilihan langsung tetap dipertahankan maka regulasi yang
mengatur soal pelanggaran dan sanksi harus lebih tegas.

“Misalnya kalau melanggar ini, biar menang bisa didiskualifikasi. Sekarang kan, aturan pelanggaran pilkada belum terlalu tegas,” jelasnya.

Share on Google Plus

About PeKaeS Makassar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar