Fahri: Pemilu 2014 Lahirkan Politisi yang Minatnya Pada Uang sangat Tinggi


PKSMAKASSAR.OR.ID, JAKARTA- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan jika kita bicara sistem, maka Pemilu 2014 ini telah melahirkan politisi-politisi yang minatnya terhadap uang sangat tinggi.

"Kalau kita bicara sistem pemilu 2014 telah melahirkan politisi-politisi yang melahirkan minat terhadap uang sangat tinggi," ujar Fahri pada acara Indonesia Lawyer Club di Stasiun TV One yang disiarkan secara langsung, Selasa (29/4) malam.

Fahri mengatakan, secara sadar sistem pemilu telah gagal melarang uang masuk ke politik, tidak hanya di tingkat caleg tapi juga partai politik.

"Kadang kita gagal berpikir secara sistemik. Pemilu kalau kita lihat bukan kompetisi antar partai tapi kompetisi antar orang yang ada didalam partai itu sendiri. Dibawah perkelahian antar orang dengan orang sangat jelas. Makin ke atas memang ada sedikit peran partai," katanya.

Menurut Fahri, kalau kita lihat di website kpu, semua partai menyampaikan bahwa caleg lah sebagai penyumbang. dan, caleg lah yang bertempur dan mengeluarkan biaya tempur yang sangat luar biasa. Biaya pertempuran ditanggung individu. Ada yang mengaku 77 Miliar untuk DPR," ungkap Fahri.

Dulu, ketika partai sudah diimingi-imingi bahwa biaya saksi ditanggung negara, PKS, PPP, adalah partai yang membela biaya saksi dari negara.

"Keberadaan saksi di TPS itu mutalak. Tapi kami digerilya, sampai KPK pun ikut-ikutan. Tugas kami adalah mengadakan saksi dan negara yang bayar," katanya.

Pengadaan saksi, lanjut Fahri, juga bukan pertarungan antar partai tapi juga pertarungan didalam partai.

"Ada yang sudah menyumbang genset dan minta dikembalikan karena sudah banyak uang keluar," jelas Fahri.

Fahri juga mencurigai adanya indikasi suara-suara golput diperdagangkan.

Dalam kesempatan itu, Fahri juga menyentil ICW dan KPK. Pria yang berhasil terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari Dapil NTB dengan suara tertinggi ini menilai baik ICW maupun KPK tidak paham bagaimana sistem penegakan hukum.

"Kita bayar KPK itu mahal dan jangan belagu. Gaji penyidik KPK itu enam kali lebih besar dari gaji penyidik kepolisian," katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, politis Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan Panwaslu-Panwaslu yang ada di daerah tidak mampu mengatasi money politic.

"Panwaslu-Panwaslu di daerah tidak mampu mengatasi money politik. Oleh karena itu mereka ini perlu ditatar. saya harapkan adanya penataran untuk Panwaslu," ujarnya.[dm/pksnongsa/pksmakassar]
Share on Google Plus

About PeKaeS Makassar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar