Sri Rahmi Minta Punishment Berat Bagi Rumah Sakit Bandel

PKS Makassar, Makassar - Hari ini (02/02) Komisi E menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak BPJS dan Dinas Kesehatan di lantai 7 tower DPRD Sulsel, komisi E menanyakan banyal hal terkait BPJS dan aduan masyarakat tentang layanan kesehatan yang dianggap masih banyak masalah.

Hampir semua anggota komisi E mempertanyakan tentang keluhan masyarakat tidak mampu yang tidak dilayani di rumah sakit dengan alasan tidak mempunyai BPJS, padahal mereka masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masalah ini kerap menjadi keluhan masyarakat saat reses anggota dewan.

"Banyak masyarakat yang mengeluh tidak dilayani karena tidak punya BPJS," kata Sri Rahmi, olehnya itu legislator perempuan dari Fraksi PKS itu mengusulkan adanya punishment yang tegas bagi rumah sakit yang bandel. "Punishmentnya harus tegas, karena layanan kesehatan gratis adalah hak masyarakat," ungkap Sri Rahmi.

Menurut kepala Dinas Kesehatan, Rachmat Latif bahwa punishment bagi rumah sakit yang bermasalah dalam bidang pelayanan atas aduan masyarakat akan diproses oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rachmat Latif berharap layanan kesehatan di Sulsel akan semakin baik ke depannya.

Sampai saat ini, kantor BPJS mencatat Penerima Bantuan Iuran sebanyak 2.944.923 orang, BPJS Mandiri sebanyak 249.555, PNS sebahyak 523.504 dan dari TNI sebanyanyak 100.408. [ms/pksmakassar]
Share on Google Plus

About PeKaeS Makassar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar